“[Kolaborasi antara Bakamla dengan Pemda-red] tidak hanya dalam rangka mendukung upaya pengamanan daerah perairan dan lautnya semata, namun juga untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di pesisir perairan Pulau Morotai”.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai menyerahkan aset tanah untuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Jakarta (09/11/2022). Hibah tanah untuk Bakamla dalam rangka menunjang pembangunan Stasiun Sistem Peringatan Dini (SPD) dan infrastruktur penunjang lainnya di Morotai.
Untuk menjadi infomasi bahwa Bakamla RI berencana membangun Stasiun Sistem Peringatan Dini (SPD) di wilyah strategis di Indonesia, termasuk Morotai, sebagai upaya pengamanan daerah perairan dan lautnya.
Di samping itu, Bakamla juga berupaya hadir di salah satu wilayah perbatasan Indonesia ini dalam upaya meningkatkan taraf hidup penduduk di pesisir perairan Pulau Morotai.
Suasana rapat antara Pemda Morotai dan Pihak Bakamla di Mabes Bakamla RI, Jakarta.
Sebagaimana yang disampaikan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama, Laksamana Pertama Bakamla Samuel Kowaas dalam acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bakamla RI dengan Pemda Morotai di Mabes Bakamla, Jakarta (09/11/22) bahwa:
“[Kolaborasi antara Bakamla dengan Pemda-red] tidak hanya dalam rangka mendukung upaya pengamanan daerah perairan dan lautnya semata, namun juga untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di pesisir perairan Pulau Morotai”.
Penandatanganan NPHD antara Pemda Morotai dan Bakamla RI di Mabes Bakamla, Jakarta (9/11/22)
Sementara, di kesempatan yang sama Pj. Bupati Pulau Morotai, Muhammad umar Ali, menyampaikan UU Pemda membatasi kewenangan daerah di laut. Sehingga mengharapkan kehadiran Bakamla di Morotai.
“Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai secara yuridis formil, tidak memiliki kewenangan di laut. Sehingga kami sangat membutuhkan kehadiran Bakamla RI sebagai perpanjangan tangan negara yang memang diberi wewenang untuk itu”.
Pj Bupati Pulau Morotai juga berharap, kiranya melalui penyerahan aset daerah, “Menjadi satu titik kolaborasi dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan serta upaya membangun kesejahteraan di Wilayah Perbatasan NKRI”.