Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua saat didampingi Sekda Muhammad Umar Ali dan Kadis PUPR, Ramlan Drakel pada audiensi dengan kepala balai wilayah Sungai Maluku utara dan Kepala BPBPK Maluku Utara beserta jajaran
MOROTAI — Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan audiensi dengan kepala balai wilayah Sungai Maluku utara dan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara beserta jajaran di Ternate, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam audiensi dengan BWS dan BPBPK, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ramlan Drakel.
Sekda Muhammad Umar Ali menjelaskan, dalam pertemuan itu Bupati menyampaikan sejumlah usulan program prioritas pembangunan infrastruktur untuk diperjuangkan melalui BWS pada program pemerintah pusat Tahun Anggaran 2027.
Adapun program yang diusulkan melaluia BWS meliputi pembangunan talud pemecah ombak di Desa Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, dan Galo-Galo dan sejumlah desa lainnya. Pemerintah daerah juga mengusulkan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sopi serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo sebagai upaya mengantisipasi ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan.
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2026, sejumlah program pembangunan infrastruktur masih dalam tahap pelaksanaan melaluia program BWS meliputi pembangunan 17 titik sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi di beberapa wilayah, yakni irigasi Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo dengan anggaran Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta pembangunan irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar.
Setlah pertemuan di BWS Bupati Bersama jajaran melanjutkan safari ke kantor BPBPK. Disini Bupati menyampaikan sejumlah usulan prioritas Pembangunan di Morotai untuk tahun 2027 meliptui; infratsruktur pengolahan sampah, Pembangunan sarana prasaran air bersih, serta pembangunan intake dan jaringan pipa PDAM guna mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di Morotai.
Menurut Umar Ali, audiensi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan BPBPK Maluku Utara, sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur daerah dapat diperjuangkan dan diakomodasi dalam program pembangunan pemerintah pusat.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihak BWS dan BPBPK Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meninjau langsung sejumlah lokasi sekaligus melakukan pemetaan wilayah kerja dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berharap melalui penguatan koordinasi tersebut, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, perlindungan kawasan pesisir semakin meningkat, serta kebutuhan air bersih dan pengembangan sektor pertanian dapat terpenuhi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)