Morotai Selatan — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pada Kamis (23/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Muhammad Rizki dan dihadiri oleh Bupati Pulau Morotai Drs. Rusli Sibua, M.Si, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, para kepala OPD, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Sibua menegaskan bahwa rapat paripurna ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas publik dan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan fase krusial dalam peletakan fondasi kebijakan pembangunan yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

“Forum ini menjadi wahana evaluasi strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan semakin presisi dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati juga memaparkan capaian indikator makro daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,68 pada 2024 menjadi 67,86 pada 2025. Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 3,69 ribu jiwa menjadi 3,29 ribu jiwa atau turun sebesar 10,84 persen.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dengan realisasi pendapatan yang mencapai 84,23 persen. Oleh karena itu, pemerintah daerah menerapkan prinsip prioritas dengan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, Ketua DPRD Muhammad Rizki dalam pidatonya menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang konstruktif, bukan untuk mencari kekurangan semata, tetapi memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya banyaknya program, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan berbagai rekomendasi dari fraksi-fraksi, di antaranya peningkatan pengawasan program, optimalisasi PAD, penguatan pelayanan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kinerja BUMD, hingga dorongan transformasi ekonomi berbasis inovasi dan potensi lokal.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, percepatan digitalisasi administrasi keuangan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Bupati menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Penguatan pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi dan pemanfaatan potensi lokal, menjadi fokus utama ke depan.

Di sektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga mencatat capaian penting berupa penghargaan cakupan kesehatan semesta dari Kementerian Kesehatan RI, serta apresiasi dari Kejaksaan RI dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur dibangun, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Di situlah makna sejati pembangunan,” pungkas Bupati.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan, sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah: Morotai Unggul, Adil, dan Sejahtera. (Iwn/stv)