MOROTAI — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai terus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sektor perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membiayai jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi 2.500 nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tersebar di enam kecamatan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai, Muksin Hi. Umar, mengatakan bahwa program perlindungan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi nelayan tangkap, tetapi juga mencakup nelayan budidaya serta pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan.

Menurutnya, seluruh masyarakat yang memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) berpeluang mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Semua nelayan, baik nelayan tangkap maupun pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan, masuk dalam perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Intinya, mereka yang sudah memiliki Kartu KUSUKA akan kami masukkan dalam program jaminan tersebut," ungkap Muksin, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 2.500 nelayan yang pembiayaan jaminan asuransi ketenagakerjaannya ditanggung Pemda Morotai. Sementara itu, sekitar 1.000 penerima lainnya mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, total masyarakat sektor perikanan di Kabupaten Pulau Morotai yang telah terakomodasi dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai sekitar 3.500 orang.

Muksin menegaskan, perlindungan tersebut mencakup berbagai kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, termasuk pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang ikan di pasar.

Selain itu, Pemda Morotai juga berencana menambah kuota penerima manfaat sebanyak 500 orang melalui pembiayaan pemerintah daerah.

"Untuk penambahan 500 orang ini, kami akan melakukan pendataan kembali agar semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan," jelasnya.

Terkait persyaratan pendaftaran, masyarakat cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu KUSUKA. Selanjutnya, DKP akan melakukan verifikasi data melalui pemerintah desa untuk memastikan calon penerima benar-benar memenuhi kriteria.

Melalui program tersebut, Pemda Morotai berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sektor perikanan, sehingga mereka memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaan. (*)