Morotai – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Stimulant Institute menggelar kegiatan Uji Publik atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, pada Rabu (17/9/2025). Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Ansar Tibu, SH mewakili Bupati Pulau Morotai, Drs. Rusli Sibua, M.Si.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial PP&PA menegaskan bahwa anak adalah aset bangsa sekaligus generasi penerus masa depan, sehingga kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, predikat Kabupaten Layak Anak bukan hanya sebuah penghargaan, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, sehat, inklusif, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Bupati Rusli Sibua juga menyampaikan apresiasi kepada Stimulant Institute melalui Program KREASI yang telah menginisiasi dan mendorong lahirnya forum uji publik tersebut. "Inisiatif dan kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan anak-anak kita," tegasnya.

Kegiatan uji publik ini disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan rancangan regulasi yang disusun selaras dengan prinsip, indikator, dan target kebijakan nasional terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Bupati berharap melalui diskusi yang terbuka, regulasi yang dihasilkan benar-benar inklusif, responsif, serta implementatif.

"Komitmen kita tidak berhenti pada regulasi semata, tetapi juga pada implementasi dan pengawasan bersama agar setiap program, kebijakan, dan layanan publik selalu berpihak pada pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun perlakuan bertentangan lainnya," pesan Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bersinergi demi memastikan anak-anak Morotai tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, cerdas, dan bahagia.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para pemerhati anak.(stv/kbg)