Morotai – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mewakili Bupati Pulau Morotai Drs. Rusli Sibua, M.Si, menyampaikan sambutan  pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan agenda Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD Pulau Morotai pada Selasa (2/09/2025), dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Pimpinan dan anggota DPRD,  serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemda Morotai.

Pada sambutan Bupati Pulau Morotai yang bacakan oleh Sekda Muhammad Umar Ali disampaikan bahwa penyusunan KUA–PPAS Perubahan 2025 merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program pembangunan, stabilitas keuangan daerah, serta memastikan arah pembangunan yang berkeadilan.

Sekda memaparkan bahwa pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp. 765,70 miliar menjadi Rp. 765,90 miliar atau naik sebesar Rp. 203,41 juta. Sementara itu, belanja daerah justru mengalami pengurangan dari Rp. 857,05 miliar menjadi Rp. 780,36 miliar atau turun sebesar Rp. 76,68 miliar, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Sekda juga menegaskan bahwa perubahan anggaran bukan hanya sekadar penyesuaian angka, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan prioritas pembangunan tetap tercapai. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial; percepatan pembangunan infrastruktur dasar; penguatan daya tahan ekonomi masyarakat terutama UMKM; serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di akhir sambutan, Sekda mengajak seluruh pihak untuk menjaga sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. “Hanya dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera,” tutupnya.

Rapat paripurna ini diharapkan menghasilkan kesepakatan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar berpihak kepada rakyat serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai.