Morotai Selatan – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP-PPKP) Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai pada Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Yedi Rahmat, SE., MA, bersama unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, serta instansi vertikal lingkup Pemerintah Daerah Pulau Morotai.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menyampaikan bahwa Kabupaten Pulau Morotai memiliki posisi strategis sebagai salah satu wilayah berstatus Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berperan penting dalam konteks pertahanan, ekonomi maritim, dan konektivitas kawasan perbatasan. Karena itu, menurutnya, pengelolaan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terukur, terencana, dan berkelanjutan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Wabup Rio menjelaskan bahwa pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas pembangunan di wilayah perbatasan, termasuk dalam aspek pelayanan dasar, infrastruktur, daya dukung ekonomi, dan konektivitas antarwilayah. Dari hasil pengukuran ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian pembangunan serta merumuskan kebijakan berbasis data dan kebutuhan lapangan yang lebih akurat.

“Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen menjadikan kawasan perbatasan bukan hanya sebagai beranda depan negara, tetapi juga sebagai ruang tumbuh ekonomi baru. Sektor perikanan dan kelautan produktif, pariwisata bahari, logistik antar pulau, serta pengembangan UMKM masyarakat pesisir harus menjadi prioritas pembangunan kita bersama,” tegas Wabup Rio

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dan instansi vertikal dalam mendukung proses pengukuran indeks ini. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan harus melalui kolaborasi dan koordinasi yang kuat lintas lembaga. 

“Saya meminta kepada setiap OPD dan Instansi Vertikal agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam proses pengukuran indeks ini. Pemerintah daerah siap mendukung penuh kelancaran pelaksanaan pengukuran IPKP PPKP ini,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Yedi Rahmat, SE., MA., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan keseriusan Pemerintah Daerah Pulau Morotai dalam mendukung kegiatan pengukuran indeks ini. Ia menilai Morotai menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah perbatasan.

“Kami sangat mengapresiasi Morotai karena seluruh unsur hadir lengkap, baik Forkopimda, OPD, TNI maupun instansi vertikal. Ini bukti kesungguhan dan loyalitas Morotai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar aspirasi dan kebutuhan daerah dapat ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan program, kendala, dan usulan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Kepala Dinas Perikanan, Jhon Tiala, memaparkan kondisi lapangan yang dihadapi sektor perikanan, antara lain keterbatasan frekuensi tol laut yang hanya berjalan sebulan sekali, minimnya kapasitas cold storage, serta kebutuhan akan tambahan SPBUN di lima kecamatan lain. Ia juga menyoroti potensi besar garam dan rumput laut Morotai yang belum tergarap optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana produksi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tamhid Bilo, menyoroti potensi unggulan kelapa varietas bido serta perlunya dukungan sarana prasarana pertanian seperti irigasi, jalan tani, dan sumur bor untuk mendukung peningkatan produksi. Dari sektor industri dan koperasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Ramlan Drakel,  memaparkan keberadaan lebih dari dua ribu pelaku IKM di Morotai dengan berbagai produk unggulan seperti ikan asap julung, ikan asin, keripik, dan anyaman yang masih menghadapi kendala dalam hal pemasaran, kemasan, dan ketersediaan fasilitas dan bahan bakar bagi pelaku usaha kecil.

Menanggapi masukan tersebut, Asdep Yedi Rahmat menjelaskan bahwa meskipun pihaknya tidak memiliki alokasi anggaran langsung, namun BNPP memiliki kewenangan koordinatif untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan daerah kepada kementerian terkait. Ia juga mendorong agar ke depan dibentuk Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi lokal berbasis maritim, sejalan dengan semangat Astacita Presiden untuk membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan kesejahteraan.

Asdep Yedi Rahmat juga menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat terus memberikan dukungan terhadap program-program strategis yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. “Harapan besar kami, pemerintah pusat dapat mendukung program-program yang sedang dijalankan oleh Kabupaten Pulau Morotai. Mudah-mudahan segala prosesnya dilancarkan dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. 

Ia menambahkan bahwa BNPP akan menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan koordinasi lebih intensif bersama kementerian dan lembaga terkait. “Selesai kegiatan ini, kita akan terus berkoordinasi ke depan,” tambahnya.

Kegiatan rapat ditutup oleh Asisten II Sekretariat Daerah Pulau Morotai, Marwan Sidasi, yang mewakili Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPP atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di Pulau Morotai. “Kehadiran Bapak Asdep menjadi bentuk perhatian nyata dari pemerintah pusat. Semoga koordinasi ini terus berlanjut untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morotai,” ujarnya menutup kegiatan.

Rapat IPKP-PPKP Tahun 2025 ini berlangsung lancar dan produktif. Hasilnya diharapkan menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan pembangunan berbasis data di kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Pulau Morotai sebagai kawasan strategis nasional yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. (kbg/stv)