Sejumlah tinjauan normatif juga mendorong dilakukannya revisi RTRW, di antaranya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No. 27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; PP No. 43 Tahun 2021 Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah. Di samping itu juga karena dinamika pembangunan dan kebijakan sektoral lainnya.
Dinas Kesehatan dan KB selaku penyelenggara kegiatan Pengukuran dan Publikasi Stunting juga menunjukkan pentinya gizi yang menjadi intervensi riil dari penurunan angka stunting.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Morotai, Dr. Yoppy Jutan telah menandatangai Perjanjian Kerja Sama pengembangan SDM bersama Pihak FPIK, Unkhair di Ternate (15/07).
Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara memastikan Morotai akan menjadi penggerak ekonomi Maluku Utara, dari sektor kelautan dan perikanan, menyusul komitmen pemerintah mempercepat pembangunan daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan WTP ini merupakan yang kelima didapat secara berturut-turut.
Kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui platform digital, terjadi sangat pesat belakangan ini. Banyak hal positif yang dapat diambil, namun tidak sedikit juga sisi negatif yang dapat terjadi akibat disrupsi informasi yang ditimbulkan, seperti menyebarnya kabar bohong/hoax, fitnah, atau adu domba.
